Bahasa Indonesia

WTO dan APEC

Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Hong Kong SAR) memiliki wewenang penuh dalam menjalankan hubungan komersial eksternalnya. Undang-Undang Dasar HKSAR menetapkan bahwa HKSAR adalah wilayah pabean yang terpisah dan, dengan menggunakan nama “Hong Kong, Cina”, dapat ikut serta dalam organisasi internasional dan perjanjian perdagangan internasional yang relevan, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Hong Kong merupakan pendukung setia sistem perdagangan multilateral berbasis aturan di bawah naungan WTO. Kami salah satu anggota pendiri WTO dan terus melanjutkan keanggotaan terpisah kami dengan nama “Hong Kong, Cina” sejak Hong Kong SAR berdiri. Oleh karenanya, Hong Kong berperan aktif sebagai anggota penuh dan terpisah dengan nama “Hong Kong, Cina” di APEC, sebuah forum regional untuk dialog tingkat tinggi mengenai perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Hubungan dagang dengan Cina Daratan

Cina Daratan adalah mitra dagang terbesar Hong Kong. Untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara dan membantu perusahaan-perusahaan di Hong Kong menjelajahi pasar Cina Daratan, kedua belah pihak menandatangani Pengaturan Kemitraan Ekonomi Lebih Dekat Cina Daratan dan Hong Kong (CEPA) pada bulan Juni 2003 guna lebih meliberalisasi pasar Cina Daratan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral. Selama bertahun-tahun kedua belah pihak kian memperluas dan memperdalam isi CEPA, yang kini menjadi perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dan modern yang mencakup empat bidang: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi dan teknis, demi memastikan agar perusahaan-perusahaan Hong Kong dapat menikmati perlakuan terbaik dalam mengakses pasar Cina Daratan.

Hubungan dagang dengan pasar luar negeri

Kami memiliki jaringan yang terdiri dari empat belas Kantor Ekonomi dan Perdagangan (ETO) di luar negeri, yang mempromosikan kepentingan ekonomi serta perdagangan Hong Kong dengan meningkatkan reputasi Hong Kong di luar negeri, memantau secara ketat perkembangan yang mungkin berdampak pada kepentingan Hong Kong, dan berhubungan erat dengan sektor bisnis dan komersial, politisi, serta media asing. Keempat belas ETOs tersebut adalah ETOs Bangkok, Jakarta, dan Singapura di kawasan ASEAN; ETO Tokyo di Asia; ETOs Berlin, Brussels, Jenewa, dan London di Eropa; ETOs New York, San Francisco, dan Washington di Amerika Serikat; ETO Toronto di Kanada; ETO Sydney di Australia; dan ETO Dubai di Timur Tengah. Untuk lebih jelasnya, silakan klik Kantor Ekonomi dan Perdagangan (ETO).

Untuk informasi lain yang terkait dengan Hong Kong dalam perdagangan global, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/external-commercial-relations.html dan https://www.cedb.gov.hk/en/trade-and-investment/hong-kong-in-global-trade.html.

Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Hong Kong SAR), yang terletak di jantung Asia dan dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia serta lingkungan ramah bisnis yang didukung oleh supremasi hukum, merupakan salah satu tujuan utama di dunia untuk kepentingan investasi asing langsung. Pemerintah Hong Kong SAR (Pemerintah) secara aktif menarik investasi asing langsung.

Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi mengawasi pekerjaan promosi investasi masuk. Biro ini dibantu oleh Invest Hong Kong, dan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong. Sejumlah organisasi non-pemerintah, di antaranya Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong, juga berkontribusi aktif dalam mempromosikan Hong Kong sebagai pusat investasi dan bisnis. Melalui lembaga-lembaga ini, Pemerintah menyediakan beragam layanan konsultasi dan dukungan kepada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi di Hong Kong serta perusahaan yang telah berinvestasi di Hong Kong.

Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) berkomitmen untuk menyediakan dukungan maksimal dan infrastruktur kelas dunia bagi pengembangan industri dan perdagangan di lingkungan yang ramah bisnis dan setara. Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi (CEDB) memikul tanggung jawab kebijakan secara keseluruhan untuk pekerjaan yang relevan, yakni hubungan dengan sektor bisnis, mendukung usaha kecil dan menengah serta promosi dan fasilitasi perdagangan.

Mendukung usaha kecil dan menengah

Usaha kecil dan menengah (SMEs) merupakan tulang punggung perekonomian Hong Kong, yang mencakup sekitar 98% perusahaan asal Hong Kong. CEDB memikul tanggung jawab kebijakan secara keseluruhan guna mendukung SME dan menyediakan layanan melalui Departemen Perdagangan dan Industri (TID) serta berbagai badan, antara lain:

•  Skema pendanaan

-Dana Khusus untuk Branding, Peningkatan dan Penjualan Domestik (Dana BUD) di bawah kewenangan TID: menyediakan dukungan pendanaan bagi perusahaan untuk pasar berkembang di mana Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dan/atau Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi;
-Dana Pemasaran Ekspor SME (EMF) di bawah kewenangan TID: menyediakan dukungan pendanaan bagi SMEs untuk melakukan kegiatan promosi;
-Skema Jaminan Pembiayaan SME yang dikelola oleh HKMC Insurance Ltd.: membantu SMEs memperoleh pembiayaan komersial melalui pemberian jaminan pinjaman Pemerintah; dan
-Dana Dukungan Organisasi Perdagangan dan Industri (TSF) di bawah kewenangan TID: menyediakan dukungan pendanaan bagi organisasi nirlaba untuk melaksanakan proyek yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan Hong Kong secara umum atau di sektor tertentu.

•  Layanan informasi dan konsultasi

-Sejak Oktober 2019, Pemerintah telah mengkonsolidasikan layanan empat pusat SME, yaitu Support and Consultation Centre for SMEs (SUCCESS)milik TID, "SME Centre" di bawah Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong (HKTDC), “SME One” di bawah Dewan Produktivitas Hong Kong (HKPC), dan "TecONE" di bawah Perusahaan Taman Sains dan Teknologi Hong Kong, sehingga SMEs dapat menerima layanan konsultasi dan rujukan terpadu yang terkait dengan skema pendanaan pemerintah dan layanan dukungan di salah satu pusat tersebut.
-SMEs bisa mengakses informasi lengkap dan layanan dukungan di platform online "SME Link"
-TID telah membentuk tim “SME ReachOut” guna mendukung SMEs dalam mengidentifikasi skema pendanaan pemerintah yang sesuai, dan menjawab pertanyaan seputar pengajuan serta mengatur atau ikut serta dalam kegiatan seperti seminar dan kunjungan ke kamar dagang.

Promosi dan fasilitasi perdagangan

Dengan pengawasan CEDB:

-Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong yang berdasarkan undang-undang aktif mempromosikan perdagangan eksternal Hong Kong; dan

-Perusahaan Asuransi Kredit Ekspor Hong Kong yang berdasarkan undang-undang memberikan perlindungan asuransi bagi eksportir lokal terhadap risiko gagal bayar, yang disebabkan peristiwa komersial dan politik, atas barang yang dijual atau jasa yang diberikan kepada pelanggan luar negeri.

CEDB mengelola Skema Dukungan Kemajuan Layanan Profesional untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi organisasi nirlaba untuk melaksanakan proyek guna memfasilitasi promosi eksternal dan peningkatan layanan profesional Hong Kong.

Untuk mengurangi kerumitan administratif dalam perdagangan serta meningkatkan efisiensi, Pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan sistem transaksi bisnis-ke-pemerintah (B2G). CEDB memikul tanggung jawab kebijakan untuk Layanan Perdagangan Elektronik Pemerintah yang mendukung pengiriman dan pemrosesan dokumen utama perdagangan secara elektronik, dan telah bekerja sama dengan departemen pemerintah terkait untuk meluncurkan Jendela Tunggal Perdagangan sebagai platform elektronik terpadu untuk mengajukan dokumen perdagangan impor dan ekspor kepada Pemerintah untuk tujuan deklarasi perdagangan serta izin bea dan cukai.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/industry-and-business-support.html

Prakarsa Sabuk dan Jalan (B&RI) adalah suatu strategi pembangunan nasional jangka panjang. Atas dasar “Memanfaatkan Keunggulan Hong Kong, Memenuhi Kebutuhan Negara”, Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) secara proaktif melengkapi dan mempromosikan strategi utama pembangunan nasional ini dengan keunggulan khas kami yaitu meraih dukungan kuat dari Tanah Air dan terhubung erat dengan dunia berlandaskan “satu negara, dua sistem”.

Hong Kong selalu ikut serta dan berkontribusi sepenuhnya terhadap pengembangan B&RI dan memanfaatkan posisi kami sebagai platform fungsional untuk B&RI, serta berperan maksimal sebagai “penghubung super” dan “penambah nilai super”. Pemerintah HKSAR menerapkan pendekatan strategis seluruh pemerintahan, di mana Kantor Sabuk dan Jalan (BRO) dari Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan Pemerintah HKSAR untuk mendorong keikutsertaan Hong Kong secara penuh dalam B&RI. BRO menjalin hubungan erat dengan otoritas Cina Daratan terkait peningkatan koordinasi kebijakan. Kantor ini juga menyelenggarakan program-program dengan dukungan Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong dan kamar dagang, serta dengan badan-badan profesional, di antaranya penyelenggaraan KTT Sabuk dan Jalan tahunan, misi keluar, dan acara pencocokan bisnis dan partisipasi proyek dari waktu ke waktu.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai upaya Pemerintah HKSAR dalam mempromosikan keikutsertaan Hong Kong dalam B&RI, silakan klik http://www.beltandroad.gov.hk

Pasar telekomunikasi Hong Kong adalah salah satu yang tercanggih dan tersukses di dunia. Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) menerapkan kebijakan telekomunikasi yang mendukugn persaingan dan konsumen dengan tujuan sebagai berikut:

-layanan telekomunikasi berkualitas seluas-luasnya harus tersedia bagi masyarakat dengan harga yang wajar;
-layanan telekomunikasi harus disediakan dengan cara yang paling ekonomis; dan
-Hong Kong harus menjadi pusat komunikasi terkemuka di kawasan ini.

Layanan telekomunikasi di Hong Kong sepenuhnya diliberalisasi dan semuanya disediakan oleh sektor swasta. Tidak diberlakukan batasan kepemilikan asing bagi penyedia jasa telekomunikasi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, harus ada kesetaraan dalam hal ini dan harus ada kepastian agar konsumen menikmati layanan terbaik dalam hal kapasitas, kualitas, dan harga.

Untuk rincian tentang pekerjaan kami di bidang telekomunikasi, silakan klik https://www.ofca.gov.hk/en/contact_us/support/index.html dan https://www.cedb.gov.hk/en/policies/telecommunications.html

Fungsi penting penyiaran adalah menginformasikan, menghibur, dan mendidik. Industri penyiaran di Hong Kong berjalan cukup semarak, dengan kehadiran 15 saluran televisi (TV) digital gratis dan 14 saluran radio yang disediakan oleh lembaga penyiaran komersial dan lembaga penyiaran layanan publik, Radio Television Hong Kong (RTHK), serta lebih dari 700 saluran satelit dan TV berbayar.

Tujuan kebijakan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) adalah untuk memperluas pilihan program bagi masyarakat, mendorong investasi dan inovasi di industri penyiaran, mendukung persaingan yang adil dan efektif, dan meningkatkan posisi Hong Kong sebagai pusat penyiaran regional.

Layanan penyiaran diatur sesuai dengan ordonansi terkait. Lembaga penyiaran juga tunduk pada persyaratan perizinan. Kerangka perizinan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kewenangan perizinan sepadan dengan tingkat pengaruh dan jangkauan layanan penyiaran yang akan diberi izin. Intinya, Ketua Eksekutif Dewan diberi wewenang untuk memberikan dan memperbarui izin layanan program TV gratis dalam negeri, izin layanan program TV berbayar dalam negeri, dan izin penyiaran suara, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Komunikasi (CA). Sebaliknya, CA mempunyai wewenang melalui undang-undang untuk memberikan dan memperbarui izin layanan program TV non-domestik dan izin layanan program TV lainnya yang dapat diberi lisensi.

Untuk rincian tentang pekerjaan Otoritas Komunikasi, silakan klik https://www.ofca.gov.hk/en/contact_us/support/index.html

Siaran TV

Pemerintah meninjau kebijakan TV secara menyeluruh pada tahun 1998, dan kemudian membuka pasar TV pada tahun 2000. Tidak ada batasan jumlah izin yang diberikan, tergantung pada kendala fisik atau teknologi.

Sejak tahun 2000. Pemerintah telah menerapkan rezim peraturan yang netral terhadap teknologi. Layanan program TV diberi lisensi dan diatur berdasarkan sifat dan jangkauannya, bukan berdasarkan cara transmisinya. Menurut Ordonansi Penyiaran (Bab 562), empat kategori layanan program TV adalah domestik gratis, domestik berbayar, non-domestik, dan layanan program TV berlisensi lainnya.

Saat ini terdapat tiga pemegang lisensi layanan program TV gratis domestik: i-CABLE HOY Limited (sebelumnya “Fantastic Television Limited”), HK Television Entertainment Company Limited dan Television Broadcasts Limited. Mereka menyediakan sepuluh saluran domestik dalam format digital dengan menggunakan spektrum frekuensi dan/atau jaringan tetap sebagai moda transmisi. Ketiga lembaga penyiaran tersebut wajib menyiarkan program-program positif, di antaranya buletin berita, program peristiwa terkini, dan program untuk anak-anak serta remaja, dan lain-lain sesuai dengan persyaratan Otoritas Komunikasi guna memenuhi kebutuhan khalayak ramai di Hong Kong. RTHK, sebagai lembaga penyiaran layanan publik Hong Kong yang memproduksi program-program untuk kepentingan publik, menyediakan lima saluran TV digital.

Pemegang lisensi layanan program TV berbayar dalam negeri yaitu PCCW Media Limited, menyediakan lebih dari 200 saluran TV berbayar menggunakan platform yang sepenuhnya digital. Layanan TV berbayar tunduk pada peraturan konten yang tidak terlalu ketat, namun menurut aturan hukum, penyedia layanan harus menyediakan perangkat pengunci untuk melindungi anak di bawah umur agar tidak dapat mengakses konten untuk orang dewasa.

Hong Kong memposisikan diri sebagai pusat penyiaran di kawasan Asia Pasifik. Ada sembilan pemegang lisensi layanan program TV non-domestik yang menyediakan lebih dari 200 saluran TV satelit untuk kawasan Asia Pasifik.

Siaran suara

Layanan penyiaran suara diatur menurut Bagian 3A Ordonansi Telekomunikasi (Bab 106). Ada 14 saluran radio lokal yang melayani Hong Kong. Dua lembaga penyiaran komersial, yaitu Hong Kong Commercial Broadcasting Company Limited dan Metro Broadcast Corporation Limited, masing-masing menayangkan tiga saluran. Delapan saluran dioperasikan oleh RTHK, lembaga penyiaran layanan publik.

Lembaga penyiaran diwajibkan untuk menyediakan program hiburan, informatif dan pendidikan yang seimbang, termasuk berita dan laporan cuaca, peristiwa terkini, program seni dan budaya, dan program untuk generasi muda, warga lanjut usia dan anak-anak. Program dalam bahasa Filipina, Hindi, dan Thailand juga disiarkan guna memenuhi kebutuhan kelompok etnis minoritas di Hong Kong.

Penyiaran layanan publik

RTHK (https://www.rthk.hk/racial_equality/index_e.html) adalah sebuah departemen pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga penyiaran layanan publik kota. RTHK menyediakan layanan radio, TV dan media berita yang independen secara editorial, profesional dan berkualitas. Piagam RTHK mengabadikan independensi editorial RTHK dan menetapkan tujuan publik, misi, serta hubungannya dengan Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi, CA dan Dewan Penasihat RTHK.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/broadcasting.html

Untuk meningkatkan inovasi, pengembangan dan pertukaran teknologi, serta perdagangan dan investasi, Daerah Administratif Khusus Hong Kong berkomitmen penuh untuk menegakkan sistem perlindungan kekayaan intelektual (IP) yang kuat dan efektif, yang mencakup paten, hak cipta, merek dagang, desain, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi memikul, antara lain, tanggung jawab kebijakan atas hak IP di dalam Pemerintah dan dibantu oleh Departemen Kekayaan Intelektual (IPD) dalam menjalankan fungsi eksekutif seperti pendaftaran paten, desain, serta merek dagang, dan oleh Departemen Bea dan Cukai dalam penegakan IP masing-masing.

Untuk pertama kalinya, Rencana Lima Tahun Nasional ke-14 menyatakan dukungan bagi Hong Kong untuk berkembang menjadi pusat perdagangan IP regional. Kami akan terus menerapkan serangkaian prakarsa untuk mendorong perkembangan perdagangan IP di Hong Kong, termasuk memperkuat rezim IP di Hong Kong, meningkatkan pendayagunaan IP secara maksimal dan mendorong pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan promosi, pendidikan, dan kolaborasi eksternal. Pusat Perdagangan IP Regional – Hong Kong, sebuah situs web yang diluncurkan oleh IPD, menyediakan akses terpadu terhadap informasi mengenai Hong Kong sebagai pusat perdagangan IP Regional.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/intellectual-property-protection.html

Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) berkomitmen untuk menjaga kepentingan konsumen, baik pendatang maupun penduduk lokal. Undang-undang diberlakukan untuk memastikan bahwa produk konsumen yang dipasok di Hong Kong aman, mematuhi standar keselamatan yang wajar, dan diperjualbelikan sesuai dengan praktik perdagangan yang baik. Juga diterapkan tindakan guna menangani keluhan konsumen serta memfasilitasi akses konsumen terhadap upaya hukum.

Perundang-undangan

Biro ini mengemban tanggung jawab kebijakan atas undang-undang perlindungan konsumen, di antaranya –

Ordonansi Timbangan dan Ukuran (Bab 68), yang melarang kepemilikan dan penggunaan peralatan penimbangan dan pengukuran palsu atau cacat untuk kepentingan perdagangan. Sesuai persyaratan, barang yang dijual menurut berat atau ukuran harus dijual berdasarkan berat atau ukuran bersih.

Ordonansi Keamanan Barang Konsumsi (Bab 456), yang mewajibkan produsen, importir, dan pemasok barang konsumsi untuk memastikan bahwa barang-barang yang dipasok di Hong Kong untuk penggunaan atau konsumsi pribadi (selain barang-barang yang tercantum dalam Jadwal ordonansi tersebut), cukup aman. Menurut peraturan tambahan dalam ordonansi ini, diwajibkan untuk mencantumkan pesan peringatan atau kehati-hatian dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina pada kemasan atau label barang konsumsi.

Ordonansi Keamanan Mainan dan Produk Anak-anak (Bab 424), yang mewajibkan produsen, importir dan pemasok mainan dan produk anak-anak tertentu untuk memastikan bahwa barang yang mereka pasok untuk konsumsi lokal mematuhi standar atau persyaratan keselamatan yang ditetapkan. Menurut peraturan tambahan dalam ordonansi ini, diwajibkan untuk mencantumkan tanda identifikasi dan pesan peringatan atau kehati-hatian dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina pada kemasan atau label mainan dan produk anak-anak tertentu, dan menetapkan batas konsentrasi ftalat Kelas 1 dan Kelas 2.

Ordonansi Deskripsi Perdagangan (Bab 362), yang melarang praktik perdagangan tidak adil yang menyasar konsumen barang dan jasa, di antaranya deskripsi barang yang salah, penghilangan informasi barang, praktik komersial yang agresif, iklan yang menjebak, barang yang berbeda dari deskripsinya, dan penerimaan pembayaran yang salah. Menurut peraturan tambahan dalam ordonansi ini, penjual eceran diwajibkan untuk menerbitkan faktur atau kuitansi yang berisi informasi produk kepada pembeli emas, platinum, berlian, fei cui alami, dan produk elektronik yang ditentukan.

Penegakan undang-undang tersebut di atas diawasi oleh Departemen Bea dan Cukai. Berdasarkan Ordonansi Deskripsi Perdagangan, Otoritas Komunikasi juga memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh pemegang lisensi menurut Ordonansi Telekomunikasi (Bab 106) dan Ordonansi Penyiaran (Bab 562) yang terkait langsung dengan penyediaan layanan telekomunikasi atau penyiaran.

Dewan Konsumen

Dewan Konsumen didirikan pada tahun 1974 dan merupakan badan hukum yang dibuat berdasarkan Ordonansi Dewan Konsumen (Bab 216) untuk melindungi dan memajukan kepentingan konsumen barang, jasa, dan harta tak bergerak. Dewan ini bertugas menyelesaikan perselisihan konsumen, menyebarkan informasi dan saran untuk pendidikan konsumen, melakukan pengujian dan studi produk, serta menerbitkan majalah konsumen “CHOICE”. Dewan ini juga memantau praktik perdagangan, dan mendorong asosiasi bisnis dan profesional untuk menetapkan kode praktik. Konsumen yang mengalami perselisihan dengan pedagang dan tidak bisa meraih kata sepakat dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan. Dewan bertindak sebagai pendamai dan membantu konsumen dalam menyelesaikan perselisihan dengan pedagang. Dewan juga mengelola Dana Tindakan Hukum Konsumen, yang didirikan pada tahun 1994 untuk memfasilitasi akses konsumen terhadap upaya hukum dengan memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang terkait dengan kasus yang melibatkan kepentingan konsumen yang signifikan.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/consumer-protection.html

Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) berkomitmen untuk mendorong persaingan guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan perdagangan bebas, sehingga menguntungkan konsumen dan dunia usaha. Kami yakin bahwa persaingan akan berlangsung dengan baik jika kekuatan pasar bisa bermain bebas dan intervensi bisa diminimalisasi. Ordonansi Persaingan (Ordonansi) disahkan pada bulan Juni 2012. Ordonansi ini dilaksanakan secara bertahap dan mulai berlaku penuh pada tanggal 14 Desember 2015. Teks Ordonansi tersebut dicantumkan di sini.

Komisi Persaingan (Komisi) didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Ordonansi sebagai badan hukum independen. Ketua dan anggota Komisi diangkat oleh Ketua Eksekutif. Komisi memiliki fungsi sebagai berikut:

-menyelidiki perilaku yang mungkin bertentangan dengan peraturan persaingan dan menegakkan ketentuan Ordonansi;
-meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai persaingan dan bagaimana Ordonansi mendorong persaingan;
-mendorong penerapan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang tepat dalam menjalankan bisnis di Hong Kong, guna memastikan kepatuhannya terhadap Ordonansi;
-memberikan saran kepada Pemerintah mengenai masalah persaingan usaha, baik di dalam maupun di luar Hong Kong;
-mengadakan studi pasar mengenai hal-hal yang mempengaruhi persaingan pasar di Hong Kong; dan
-mendorong penelitian dan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi dan kebijakan dari hukum persaingan usaha di Hong Kong.

Pedoman mengenai penafsiran dan penerapan peraturan persaingan dalam Ordonansi, prosedur untuk mengajukan keluhan dan permohonan keputusan pembebasan dan pengecualian, serta informasi relevan lainnya seputar Komisi dan penegakan Ordonansi, dicantumkan di situs web Komisi tersebut.

Kelompok Penasihat Kebijakan Persaingan Usaha (COMPAG), yang diketuai oleh Sekretaris Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi, bertugas menangani keluhan terkait persaingan usaha terhadap entitas yang tidak tunduk pada peraturan persaingan usaha dalam Ordonansi tersebut. Entitas tersebut di antaranya entitas pemerintah, sebagian besar badan hukum, dan entitas lainnya yang telah dikecualikan dari penerapan peraturan persaingan. Informasi relevan lainnya tentang COMPAG dicantumkan di situs web COMPAG.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut di atas, silakan klik juga https://www.cedb.gov.hk/en/policies/promotion-of-competition.html

Kebijakan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) mengenai klasifikasi dan sensor film dibuat untuk menyediakan akses luas bagi orang dewasa terhadap film, sekaligus melindungi generasi muda di bawah usia 18 tahun dari paparan materi yang mungkin berbahaya bagi mereka.

Hong Kong menerapkan sistem klasifikasi film yang mengklasifikasikan film ke dalam salah satu kategori berikut:

Kategori I – Cocok untuk segala usia
Kategori IIA – Tidak cocok untuk anak-anak
Kategori IIB – Tidak cocok untuk remaja dan anak-anak
Kategori III – hanya untuk orang berusia 18 tahun ke atas

Meskipun Kategori I, IIA, dan IIB bersifat saran, batasan usia (18 tahun ke atas) untuk film Kategori III diterapkan secara ketat. Standar klasifikasi film dijaga agar tetap sejalan dengan standar masyarakat melalui survei rutin terhadap pandangan masyarakat dan konsultasi dengan tim penasihat hukum yang terdiri dari lebih dari 300 anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Film yang ditujukan untuk konsumsi publik harus diserahkan kepada Direktor ng Administrasyon ng Pelikula, Pahayagan at Pangangasiwa ng Artikulo*, yang merupakan Otoritas Sensor Film* (FCA) di bawah Ordonansi Sensor Film* (FCO) (Bab 392), untuk mendapatkan persetujuan. Film yang disetujui untuk konsumsi publik akan diklasifikasikan atau dikecualikan dari klasifikasi.

Selain film, kemasan media penyimpanan fisik untuk film Kategori III (seperti kaset video dan laserdisc) dan materi iklan film Kategori III harus disetujui oleh FCA sebelum bisa dipublikasikan atau ditampilkan kepada publik.

Keputusan FCA dapat ditinjau oleh Dewan Peninjau (Sensor Film), yang merupakan badan hukum yang didirikan di bawah FCO.

Tujuan diterapkannya kebijakan pengaturan materi cabul dan tidak senonoh adalah untuk melindungi moral publik dan generasi muda dari dampak buruk materi cabul dan tidak senonoh, sekaligus menjaga kebebasan arus informasi dan menjaga kebebasan berekspresi.

Publikasi (di antaranya pendistribusian, peredaran, dan penjualan) dan tampilan publik yang menayangkan materi cabul dan tidak senonoh (termasuk materi cetak, rekaman suara, film, kaset video, disc, dan publikasi elektronik) diatur oleh Ordonansi Pengendalian Materi Cabul dan Tidak Senonoh* (COIAO) (Bab 390). Namun, COIAO tidak berlaku untuk film, kemasan film, dan materi iklan film yang tercakup dalam FCO dan siaran televisi yang diatur oleh Ordonansi Penyiaran. COIAO diberlakukan oleh Kantor Administrasi Film, Surat Kabar dan Artikel, Departemen Bea dan Cukai, serta Kepolisian.

Menurut kriteria COIAO, “kecabulan” dan “ketidaksenonohan” mencakup kekerasan, kebobrokan, dan sikap menjijikkan. Suatu materi dapat diklasifikasikan menjadi:

Kelas I : Tidak cabul dan tidak senonoh
Kelas II : Tidak senonoh
Kelas III : Cabul

Materi Kelas I dapat diterbitkan tanpa batasan. Materi Kelas II tidak boleh diterbitkan kepada orang yang berusia di bawah 18 tahun. Publikasi materi Kelas II harus mematuhi persyaratan undang-undang tertentu, di antaranya penyegelan materi tersebut dalam bungkusnya (bungkusnya benar-benar buram jika sampulnya tidak senonoh) dan tampilan pemberitahuan peringatan sebagaimana ditentukan oleh COIAO (yaitu "Tayangan ini berisi materi yang mungkin menyinggung dan tidak boleh didistribusikan, diedarkan, dijual, disewa, diberikan, dipinjamkan, diperlihatkan, dimainkan atau diproyeksikan kepada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.") pada setidaknya 20% bagian sampul depan dan belakang materi tersebut. Materi kelas III dilarang diterbitkan.

Masyarakat yang mempunyai pertanyaan dan keluhan mengenai pengaturan materi cabul dan tidak senonoh dapat menghubungi Kantor Administrasi Film, Surat Kabar dan Artikel melalui:

Saluran Pengaduan: 2676 7676
Email: naa@ofnaa.gov.hk
Alamat Pos: 3/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/control-of-obscene-and-indecent-articles.html

Industri konvensi dan pameran (C&E) amat penting bagi Hong Kong sebagai pusat perdagangan internasional. Industri ini mempromosikan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, perdagangan, serta merek-merek Hong Kong di banyak industri. Setiap tahunnya, Hong Kong menjadi tuan rumah beragam acara C&E internasional yang berskala besar, mulai dari KTT Sabuk dan Jalan, Forum Keuangan Asia, Konferensi Logistik dan Maritim Asia, dan Forum Bisnis IP Asia, hingga magnet seni dan desain, seperti Art Basel dan Pekan Bisnis Desain.

Pusat Konvensi dan Pameran Hong Kong dan AsiaWorld-Expo kami yang terkenal di dunia menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia bagi para penyelenggara konvensi dan pameran.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik di sini.

Hongkong Post menyediakan layanan pos yang andal, efisien, dan universal dengan harga yang wajar untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan kewajiban layanan pos universal Hong Kong, dengan jangkauan global lebih dari 200 tujuan. Hongkong Post telah beroperasi sebagai departemen dana perdagangan sejak bulan Agustus 1995.

Selain layanan surat dan parsel, Hongkong Post menyediakan beraneka layanan untuk pelanggan yang memiliki kebutuhan berbeda, misalnya layanan Speedpost dan Local CourierPost. Di samping itu, Hongkong Post juga menyediakan layanan-layanan terkait, seperti layanan e-Express+ dan EC-Get, guna mendukung perkembangan pasar e-commerce. Untuk mengimbangi perkembangan bisnis e-commerce, Hongkong Post telah meningkatkan fasilitas dan layanan pengiriman dan pengumpulan surat.

Untuk tagihan dan pembayaran, PayThruPost menyediakan layanan terpadu bagi pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran tagihan pemerintah, utilitas, dan lainnya secara tunai, cek, wesel bank, dan EPS di seluruh kantor pos. Pembayaran nirsentuh diterima untuk transaksi di semua loket kantor pos dan Kios iPostal.

Prangko Hong Kong tetap dikenal di kalangan masyarakat lokal dan filatelis. Selain jaringan kantor posnya yang luas, Hongkong Post juga memanfaatkan platform belanja online ShopThruPost yang memungkinkan filatelis lokal dan non-lokal untuk membeli prangko dan produk filateli Hong Kong dengan mudah dan nyaman.

Untuk ke depannya, Hongkong Post ingin meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi permintaan bisnis e-commerce lintas batas dan berkontribusi pada pengembangan Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Makao. Perusahaan ini sudah mendapatkan dukungan pendanaan dari Dewan Legislatif untuk pembangunan kembali Pusat Surat Udara yang akan dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi modern demi meningkatkan efisiensi serta kapasitas, dan kegiatan operasionalnya diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun 2027.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/postal-services.html

Hong Kong merupakan suatu pelabuhan bebas. Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) berupaya meningkatkan efisiensi perizinan kargo dan mempercepat arus kargo lintas batas dengan tujuan memfasilitasi perdagangan. Departemen Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengurusan kargo yang tepat waktu dan andal. Langkah-langkah yang relevan antara lain:

- Platform Izin Kargo Elektronik
- Program Operator Ekonomi Resmi Hong Kong
- Skema E-lock Tunggal
- Skema Fasilitasi Transhipment Perjanjian Perdagangan Bebas

Pemerintah juga mendorong pengiriman dan pemrosesan secara elektronik untuk dokumen utama perdagangan melalui Layanan Perdagangan Elektronik Pemerintah dan Jendela Tunggal Perdagangan.

Untuk menjaga daya saing Hong Kong di tingkat internasional, Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Pemerintah) telah mempromosikan adopsi perdagangan elektronik yang lebih luas di komunitas perdagangan lokal. Brio Electronic Commerce Limited, Global e-Trading Services Limited, dan Tradelink Electronic Commerce Limited sudah ditunjuk untuk menyediakan Layanan Perdagangan Elektronik Pemerintah (GETS) Layanan Perdagangan Elektronik Pemerintah, sebuah platform layanan elektronik yang menjadi media bagi komunitas perdagangan untuk menyerahkan dokumen utama perdagangan kepada Pemerintah. Pemerintah berhak untuk menunjuk penyedia layanan lebih lanjut di masa depan.

Silakan klik di sini untuk informasi lebih terperinci seputar dokumen perdagangan, penyedia layanan, dan materi referensi terkait GETS.

Pemerintah terus mendorong pengembangan Jendela Tunggal Perdagangan (TSW) yang menyediakan platform elektronik terpadu untuk mengajukan berbagai jenis dokumen perdagangan impor dan ekspor kepada Pemerintah untuk tujuan deklarasi perdagangan serta bea dan cukai.

Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi, Departemen Bea dan Cukai (yang mengoperasikan TSW), dan sejumlah departemen Pemerintah lainnya telah bekerja sama untuk meluncurkan TSW dalam tiga tahap. TSW Tahap 1 dan Tahap 2 sudah beroperasi penuh dan berjalan lancar, mencakup 42 jenis dokumen perdagangan yang terutama ditujukan untuk impor dan ekspor produk-produk tertentu yang dikendalikan. Fase 3 akan mencakup Deklarasi Impor dan Ekspor, penyerahan informasi kargo, di antaranya Informasi Kargo Awal, Manifes Kargo dan Laporan Kargo yang terkait dengan beragam moda transportasi, dan pengajuan Surat Keterangan Asal dan Izin Komoditas yang Terkena Bea dan Cukai. Pengembangan sistem teknologi informasi Tahap 3 sedang berjalan, dan layanan direncanakan akan diluncurkan secara bertahap mulai tahun 2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai TSW di Hong Kong dan perkembangan terkininya, silakan klik di sini*

Dengan dihapuskannya bea masuk anggur pada tahun 2008, Hong Kong telah menjadi pusat perdagangan dan distribusi anggur regional, serta pusat lelang anggur global terkemuka. Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong sudah memperkenalkan sejumlah prakarsa untuk mendukung pengembangan berkelanjutan bisnis terkait anggur di Hong Kong, di antaranya:

˗mendukung acara promosi anggur lokal yang besar, antara lain Pameran Anggur dan Minuman Keras Internasional Hong Kong dan Festival Anggur dan Makan Malam Hong Kong, yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan dan budaya anggur serta mendorong investasi;
-memfasilitasi ekspor kembali anggur ke Cina Daratan melalui pengumpulan informasi pengiriman anggur terlebih dahulu untuk keperluan bea dan cukai instan di pelabuhan yang ada di Cina Daratan;
-memperkuat kerja sama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan penghasil anggur utama;
-membina edukasi seputar anggur dan pelatihan tenaga kerja;
-mendukung Skema Sertifikasi Sistem Manajemen Penyimpanan Anggur Hong Kong dan Skema Pendaftaran Anggur Hong Kong; dan
-mencegah masuknya anggur palsu ke Hong Kong melalui upaya bersama Departemen Bea dan Cukai dan industri, yang didukung oleh intelijen dari lembaga penegak hukum di luar Hong Kong; dan
-mempromosikan manfaat tarif nol untuk anggur yang diproduksi di Hong Kong saat diimpor ke Cina Daratan di bawah kerangka Pengaturan Kemitraan Ekonomi Lebih Dekat (CEPA).

Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi https://www.cedb.gov.hk/en/policies/wine-business.html dan www.wine.gov.hk.

Daftar Negara yang Terkena Sanksi

Untuk informasi terkini mengenai sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterapkan di Hong Kong, silakan merujuk ke "Ordonansi Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa" (Bab 537 Undang-Undang Hong Kong) dan undang-undang tambahannya di situs web Departemen Kehakiman.

Daftar Konsolidasi Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (mencakup semua individu dan entitas yang terkena tindakan sanksi yang ditargetkan)

Klik di sini

Positif Palsu

Individu atau entitas yang terkena dampak sanksi keuangan yang ditimbulkan dari kesalahan identifikasi atau kebingungan yang dialami individu atau entitas dalam Daftar Sanksi di atas dapat mengajukan permintaan klarifikasi tertulis kepada Biro Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi, setelah meminta penjelasan dari lembaga yang membekukan aset tersebut, termasuk permintaan agar mereka mengidentifikasi individu atau entitas mana dalam Daftar Sanksi yang menjadi dasar tindakan pembekuan.

Alamat Pos: Commerce and Economic Development Bureau, 23/F, West Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong.
Email: enquiry@cedb.gov.hk
Fax: (852) 2918 1273

Persyaratan pelaporan untuk sanksi keuangan yang ditargetkan

Semua orang diwajibkan untuk melaporkan semua aset yang dibekukan atau tindakan yang diambil sesuai dengan persyaratan sanksi keuangan dengan mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan (“STR”) ke Unit Intelijen Keuangan Gabungan (“JFIU”). Prosedur terkait dicantumkan di situs web JFIU.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik https://www.cedb.gov.hk/en/policies/united-nations-security-council-sanctions.html